Undang-Undang Pornografi & Pornoaksi di Indonesia telah di sahkan. Hal ini akan mengurangi atau membuat takut bagi para pelaku sex bebas. Orang-orang yang biasa mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh di muka umum agak berpikir panjang, jangan-jangan melanggar undang-undang.
Namun diluar itu, pendidikan sex bagi anak-anak remaja adalah sangat penting. Bukan berarti dididik untuk melakukan sex tetapi diberi pengetahuan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila melakukan hubungan sex di luar nikah. Banyak anak sekolah mulai dari SMP sudah mengenal hubungan sex. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita semua.
Peran orang tua untuk mengawasi putra-putrinya adalah sangat penting. Sekarang banyak anak remaja yang pintar bermain kucing-kucingan dengan orang tuanya. Orang tua berpikir bahwa anaknya adalah anak yang baik, bisa menjaga diri, alim, dan bergaul dengan anak-anak yang baik pula. Namun jangan disangka, hal ini bisa saja sebatas pengetahuan orang tua. Diluar itu orang tua harus lebih memberikan pengawasan extra. Kadang kala orang tua harus melakukan sidak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan di mana posisinya.
Jangan sampai orang tua dibohongi oleh anak sendiri. Jangan sampai anak terlanjur rusak. Dinegara kita sex bebas memang belum ada hukumnya. Jadi para pelaku sex bebas tetap tenang, yang penting suka sama suka dan tidak dibawah umur. Mudah-mudahan yang akan datang ada hukum yang jelas bagi para pelaku sex bebas.
Politik Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara republik berdasarkan UUD 1945 dengan ciri-ciri pemisahan peranan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai "sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer". Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, reformasi besar-besaran segera dilakukan di bidang politik.
Proses reformasi
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1999 dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Proses reformasi
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1999 dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langganan:
Postingan (Atom)
