Dengan banyaknya stasion televisi maka akan terjadi persaingan yang tajam untuk menarik perhatian penonton yang notabene adalah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik itu masih anak-anak maupun sudah dewasa. Ada station yang mencoba menarik perhatian pemirsa dengan menyiarkan reality show, film-film bioskop, sinetron-sinetron Islami dan lain-lain.
Tapi alangkah kurang bagusnya apabila ada stasion televisi yang di siang hari menyiarkan sinetron atau film religi tapi di malam hari, kira-kira jam 02.00 wib malah menyiarkan acara yang berbau judi. Misalkan kuis yang memberikan hadiah dengan cara mengirim sms yang tarifnya diluar normal. Apakah itu bukan merupakan Judi ??? Walaupun hasil yang diperoleh banyak, tapi kalau haram ya sangat disayangkan.
Semoga hal ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua, karena yang menjadi konsumen station televisi adalah hampir seluruh lapisan masyarakat. Apabila siaran televisi yang di tayangkan tidak baik, akibat yang di timbulkan juga sangat besar. Dengan membaca tulisan ini diharapkan stasion televisi yang masih merasa ada siaran yang berbau judi segera menghentikan tayangan program tersebut.
KEBEBASAN SEX DI INDONESIA
Undang-Undang Pornografi & Pornoaksi di Indonesia telah di sahkan. Hal ini akan mengurangi atau membuat takut bagi para pelaku sex bebas. Orang-orang yang biasa mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh di muka umum agak berpikir panjang, jangan-jangan melanggar undang-undang.
Namun diluar itu, pendidikan sex bagi anak-anak remaja adalah sangat penting. Bukan berarti dididik untuk melakukan sex tetapi diberi pengetahuan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila melakukan hubungan sex di luar nikah. Banyak anak sekolah mulai dari SMP sudah mengenal hubungan sex. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita semua.
Peran orang tua untuk mengawasi putra-putrinya adalah sangat penting. Sekarang banyak anak remaja yang pintar bermain kucing-kucingan dengan orang tuanya. Orang tua berpikir bahwa anaknya adalah anak yang baik, bisa menjaga diri, alim, dan bergaul dengan anak-anak yang baik pula. Namun jangan disangka, hal ini bisa saja sebatas pengetahuan orang tua. Diluar itu orang tua harus lebih memberikan pengawasan extra. Kadang kala orang tua harus melakukan sidak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan di mana posisinya.
Jangan sampai orang tua dibohongi oleh anak sendiri. Jangan sampai anak terlanjur rusak. Dinegara kita sex bebas memang belum ada hukumnya. Jadi para pelaku sex bebas tetap tenang, yang penting suka sama suka dan tidak dibawah umur. Mudah-mudahan yang akan datang ada hukum yang jelas bagi para pelaku sex bebas.
Namun diluar itu, pendidikan sex bagi anak-anak remaja adalah sangat penting. Bukan berarti dididik untuk melakukan sex tetapi diberi pengetahuan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila melakukan hubungan sex di luar nikah. Banyak anak sekolah mulai dari SMP sudah mengenal hubungan sex. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita semua.
Peran orang tua untuk mengawasi putra-putrinya adalah sangat penting. Sekarang banyak anak remaja yang pintar bermain kucing-kucingan dengan orang tuanya. Orang tua berpikir bahwa anaknya adalah anak yang baik, bisa menjaga diri, alim, dan bergaul dengan anak-anak yang baik pula. Namun jangan disangka, hal ini bisa saja sebatas pengetahuan orang tua. Diluar itu orang tua harus lebih memberikan pengawasan extra. Kadang kala orang tua harus melakukan sidak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan di mana posisinya.
Jangan sampai orang tua dibohongi oleh anak sendiri. Jangan sampai anak terlanjur rusak. Dinegara kita sex bebas memang belum ada hukumnya. Jadi para pelaku sex bebas tetap tenang, yang penting suka sama suka dan tidak dibawah umur. Mudah-mudahan yang akan datang ada hukum yang jelas bagi para pelaku sex bebas.
Politik Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara republik berdasarkan UUD 1945 dengan ciri-ciri pemisahan peranan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai "sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer". Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, reformasi besar-besaran segera dilakukan di bidang politik.
Proses reformasi
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1999 dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Proses reformasi
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1999 dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
KINERJA & PROFESIONALISME KPU HARUS DI TINJAU
Pemilu untuk anggota legislatif telah selesai. Namun Hasil kerja KPU masih sangat jauh dari harapan. Boleh dibilang buruk. Begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jutaan rakyat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Karena pemilihan Presiden & Wakil Presiden sudah sangat dekat, jadi tidak mungkin untuk merombak personal di KPU. Namun setelah selesainya pemilu nanti, sebaiknya semua anggota KPU yang tidak bisa bekerja tersebut diganti dengan orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya.
Dengan orang yang memahami tahapan-tahapan pekerjaan di KPU. Yang bisa meminimalkan segala permasalahan yang mungkin terjadi pada saat Pemilu. Yang bisa memegang amanah begitu besar. Yang tidak punya rasa keberpihakan, artinya independen. Sehingga semua pihak bisa merasa puas dengan kinerja KPU. Yang jujur & profesinal. yang anti dengan uang haram. yang anti korupsi. KPU bisa mencontoh dan belajar dengan kinerja KPK.
Dengan orang yang memahami tahapan-tahapan pekerjaan di KPU. Yang bisa meminimalkan segala permasalahan yang mungkin terjadi pada saat Pemilu. Yang bisa memegang amanah begitu besar. Yang tidak punya rasa keberpihakan, artinya independen. Sehingga semua pihak bisa merasa puas dengan kinerja KPU. Yang jujur & profesinal. yang anti dengan uang haram. yang anti korupsi. KPU bisa mencontoh dan belajar dengan kinerja KPK.
Tes Moral Untuk Calon Anggota DPR
Anggota DPR yang notabene adalah orang-orang yang seharusnya dihormati karena membawa amanah rakyat yang begitu penting, ternyata ada yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun partainya. Tujuan untuk melaksanakan aspirasi rakyat menjadi terabaikan. Sudah begitu banyak berita surat kabar, televisi maupun media masa tentang keburukan moral maupun kinerja oknum anggota DPR. Namun sepertinya dianggap angin lalu saja. Yang penting mumpung ada kesempatan (mungkin ini adalah aji-aji yang digunakan). Hal inilah yang sangat merusak nama baik anggota DPR secara keseluruhan maupun partai yang mengusungnya. Rakyat merasa sangat gemas dan jijik dengan perilaku para oknum sebagian anggota DPR tersebut.
Dengan adanya KPK, anggota DPR yang merasa menyalahgunakan wewenang namun belum terungkap oleh publik akan dilanda kecemasan yang luar biasa. Mungkin juga berdo'a mudah-mudahan kejahatannya agar tidak terungkap. Aneh sekali dan luar biasa.
Semoga Allah SWT dapat menuntun KPK untuk dapat menangkap para penjahat negara dan rakyat tersebut. Kami rakyat Indonesia selalu mendukung dan di belakang KPK. Tangkap dan adili para penjahat negara dan rakyat itu. Untuk anggota DPR yang dapat menjalankan amanah rakyat, lanjutkan perjuangan kalian walaupun banyak rintangan yang menghadang. Kebenaran pasti menang.
Partai politik yang mengajukan calon-calon anggota DPR nanti agar benar-benar melakukan seleksi moral maupun mental mereka. Agar nantinya setelah jadi tidak merusak nama baik partai dan dapat mengharumkan nama partai di mata rakyat. Semoga Allah SWT selalu melindungi orang-orang yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Amiin.
Dengan adanya KPK, anggota DPR yang merasa menyalahgunakan wewenang namun belum terungkap oleh publik akan dilanda kecemasan yang luar biasa. Mungkin juga berdo'a mudah-mudahan kejahatannya agar tidak terungkap. Aneh sekali dan luar biasa.
Semoga Allah SWT dapat menuntun KPK untuk dapat menangkap para penjahat negara dan rakyat tersebut. Kami rakyat Indonesia selalu mendukung dan di belakang KPK. Tangkap dan adili para penjahat negara dan rakyat itu. Untuk anggota DPR yang dapat menjalankan amanah rakyat, lanjutkan perjuangan kalian walaupun banyak rintangan yang menghadang. Kebenaran pasti menang.
Partai politik yang mengajukan calon-calon anggota DPR nanti agar benar-benar melakukan seleksi moral maupun mental mereka. Agar nantinya setelah jadi tidak merusak nama baik partai dan dapat mengharumkan nama partai di mata rakyat. Semoga Allah SWT selalu melindungi orang-orang yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Amiin.
PEMILU...SIAPA YANG HARUS DIPILIH ?
Pemilu di tahun 2009 ini sudah dekat. Begitu banyak selebaran, sepanduk dan iklan foto-foto para calon anggota DPR yang terpampang di jalan-jalan. Kalau semua calon dari semua partai mengiklankan dirinya maka di sepanjang jalan akan terpenuhi foto-foto. Karena pemilihan anggota legislatif di tahun ini berbeda dengan lima tahun yang lalu. Pemilihan anggota legislatif yang lampau berdasarkan urutan nomor yang diajukan oleh masing-masing partai. Jadi peluang yang memiliki nomor urut teratas lebih tinggi dari pada di bawahnya, walaupun yang di bawahnya mendapat suara lebih banyak.
Jadi pemilu lalu yang menjadi penentu terpilihnya calon anggota legislatif adalah bukan rakyat tetapi partai itu sendiri. Apalagi untuk partai yang mendapatkan simpati dan suara rakyat lebih banyak. Pada prinsipnya pemilu yang lalu bukan memilih anggota legislatif tetapi memilih partai dan partai itu sendiri yang menentukan kadernya untuk duduk menjadi anggota legislatif.
Pemilu di tahun ini yang menjadi penentu terpilihnya calon anggota legislatif menjadi anggota legislatif adalah benar-benar rakyat sendiri. Calon anggota yang mendapatkan suara terbanyak dan memenuhi jumlah suara yang ditentukan akan otomatis dapat terpilih menjadi anggota legislatif walaupun nomor urutnya jauh di bawah. Dengan ketentuan ini, membawa konsekuensi yang terjadi seperti saat ini. Para calon anggota legislatif berlomba-lomba mempromosikan dirinya sendiri untuk mendapat simpati dari rakyat.
Mungkin rakyat akan dibuat kebingungan. Siapa yang harus dipilih. Siapa yang memiliki watak yang baik. Siapa yang akan dapat membuat rakyat sejahtera. Siapa yang bisa membawa amanah rakyat. Siapa yang tidak korupsi. Siapa yang jujur. Siapa yang tidak menghambur-hamburkan uang rakyat. Siapa yang tidak hanya datang, duduk, diam, dapat uang. Siapa yang rajin dan aktif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Siapa yang nanti kalau dipilih, dapat memusatkan waktu dan perhatiannya untuk menjalankan tugas sebagai anggota legislatif secara optimal. Siapa yang memiliki visi dan misi yang dapat membuat rakyat sejahtera. Calon mana yang kalau jadi nanti, tidak menjadikan anggota DPR/legislatif sebagai pekerjaan "samben" atau "sambilan", sehingga jarang atau tidak hadir untuk melaksanakan tugasnya. Masih banyak pertanyaan dari rakyat agar tidak salah memilih.
Sebelum diajukan menjadi calon anggota legislatif, partai harus benar-benar melakukan seleksi terhadap kadernya. Pribadi-pribadi mana yang memiliki jiwa amanah dan sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Karena mekanisme pencalonan anggota legislatif yang melewati partai dahulu, sehingga rakyat harus bisa menilai partai mana yang bisa membawa amanah rakyat dan membuat rakyat sejahtera. Partai mana yang dapat menepati janjinya sesuai dengan yang dikampanyekan. kalau perlu diadakan kontrak politik dengan rakyat sebagai saksinya.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan fakta, rakyat tidak banyak melakukan pertimbangan dari partai mana dicalonkan. Namun yang menjadi pertimbangan rakyat adalah figur pribadi calon itu sendiri. Pribadi yang benar-benar bisa membuat rakyat bersimpati. Pribadi yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pribadi yang amanah, jujur, bersih dan bisa menepati janjinya. Pribadi yang memiliki visi dan misi terarah dan riil sehingga bisa membuat rakyat sejahtera.
Semoga rakyat tidak salah memilih wakilnya yang akan duduk menjadi anggota legislatif nanti dan semoga rakyat tidak salah memilih pemimpin bangsa yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoi-Nya.
Jadi pemilu lalu yang menjadi penentu terpilihnya calon anggota legislatif adalah bukan rakyat tetapi partai itu sendiri. Apalagi untuk partai yang mendapatkan simpati dan suara rakyat lebih banyak. Pada prinsipnya pemilu yang lalu bukan memilih anggota legislatif tetapi memilih partai dan partai itu sendiri yang menentukan kadernya untuk duduk menjadi anggota legislatif.
Pemilu di tahun ini yang menjadi penentu terpilihnya calon anggota legislatif menjadi anggota legislatif adalah benar-benar rakyat sendiri. Calon anggota yang mendapatkan suara terbanyak dan memenuhi jumlah suara yang ditentukan akan otomatis dapat terpilih menjadi anggota legislatif walaupun nomor urutnya jauh di bawah. Dengan ketentuan ini, membawa konsekuensi yang terjadi seperti saat ini. Para calon anggota legislatif berlomba-lomba mempromosikan dirinya sendiri untuk mendapat simpati dari rakyat.
Mungkin rakyat akan dibuat kebingungan. Siapa yang harus dipilih. Siapa yang memiliki watak yang baik. Siapa yang akan dapat membuat rakyat sejahtera. Siapa yang bisa membawa amanah rakyat. Siapa yang tidak korupsi. Siapa yang jujur. Siapa yang tidak menghambur-hamburkan uang rakyat. Siapa yang tidak hanya datang, duduk, diam, dapat uang. Siapa yang rajin dan aktif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Siapa yang nanti kalau dipilih, dapat memusatkan waktu dan perhatiannya untuk menjalankan tugas sebagai anggota legislatif secara optimal. Siapa yang memiliki visi dan misi yang dapat membuat rakyat sejahtera. Calon mana yang kalau jadi nanti, tidak menjadikan anggota DPR/legislatif sebagai pekerjaan "samben" atau "sambilan", sehingga jarang atau tidak hadir untuk melaksanakan tugasnya. Masih banyak pertanyaan dari rakyat agar tidak salah memilih.
Sebelum diajukan menjadi calon anggota legislatif, partai harus benar-benar melakukan seleksi terhadap kadernya. Pribadi-pribadi mana yang memiliki jiwa amanah dan sesuai yang diharapkan oleh rakyat. Karena mekanisme pencalonan anggota legislatif yang melewati partai dahulu, sehingga rakyat harus bisa menilai partai mana yang bisa membawa amanah rakyat dan membuat rakyat sejahtera. Partai mana yang dapat menepati janjinya sesuai dengan yang dikampanyekan. kalau perlu diadakan kontrak politik dengan rakyat sebagai saksinya.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan fakta, rakyat tidak banyak melakukan pertimbangan dari partai mana dicalonkan. Namun yang menjadi pertimbangan rakyat adalah figur pribadi calon itu sendiri. Pribadi yang benar-benar bisa membuat rakyat bersimpati. Pribadi yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pribadi yang amanah, jujur, bersih dan bisa menepati janjinya. Pribadi yang memiliki visi dan misi terarah dan riil sehingga bisa membuat rakyat sejahtera.
Semoga rakyat tidak salah memilih wakilnya yang akan duduk menjadi anggota legislatif nanti dan semoga rakyat tidak salah memilih pemimpin bangsa yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoi-Nya.
Langganan:
Postingan (Atom)
